Baru-baru ini Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo menyatakan bahwa diperkirakan pekan depan akan terbit Peraturan Presiden yang terbaru mengenai pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Peraturan tersebut akan berlaku efektif per tanggal 1 April 2012.


Secara teknis, rencananya akan dilakukan pembatasan penggunaan BBM dengan cara membuat jalur terpisah antara jalur untuk kendaraan pribadi dan umum di SPBU yang ada selama ini. Dengan cara tersebut diharapkan, masyarakat yang bisa menggunakan Premium adalah hanya kendaraan umum dan sepeda motor saja.

Jika mobil pribadi ada yang nekat dan salah jalur untuk membeli BBM, maka mobil tersebut tidak akan dilayani pengisannya. Meskipun begitu, belum ada peraturan yang mengatur tentang sanksi yang akan diberikan kepada mobil pribadi yang nakal dengan menggunakan BBM Premium. Akan tetapi sanksi bisa dijatuhkan kepada SPBU yang menjual BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak.

Untuk mendukung monitoring terhadap pelaksanaannya, konsumsi bahan bakar kendaraan umum juga akan dipantau melalui alat kendali jarak jauh. Mengenai jumlah yang ditentukan, saat ini masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah.


Rencana tersebut juga mendapat perhatian penuh dari Komisi Energi DPR. Pada dasarnya anggota dewan menyepakati mekanisme pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tersebut, akan tetapi anggota dewan meminta agar pemerintah mempunyai persiapan yang matang dalam pelaksanaannya nanti. Selain itu tujuan dasar dengan dikeluarkannya peraturan tersebut juga tidak boleh dilupakan, yaitu untuk menghemat anggaran negara.

Peraturan Presinden tersebut merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005, perihal masyarakat yang berhak dan tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi, termasuk diantaranya memuat pengaturan larangan mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi. Selain itu, juga ada regulasi tentang konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG), serta penugasan institusi pelaksana dan pengawasnya. Sedangkan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Widjajono Partowidagdo menegaskan bahwa pembatasan BBM bersubsidi adalah amanat Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara tahun 2012.
Baru-baru ini Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo menyatakan bahwa diperkirakan pekan depan akan terbit Peraturan Presiden yang terbaru mengenai pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Peraturan tersebut akan berlaku efektif per tanggal 1 April 2012.


Secara teknis, rencananya akan dilakukan pembatasan penggunaan BBM dengan cara membuat jalur terpisah antara jalur untuk kendaraan pribadi dan umum di SPBU yang ada selama ini. Dengan cara tersebut diharapkan, masyarakat yang bisa menggunakan Premium adalah hanya kendaraan umum dan sepeda motor saja.

Jika mobil pribadi ada yang nekat dan salah jalur untuk membeli BBM, maka mobil tersebut tidak akan dilayani pengisannya. Meskipun begitu, belum ada peraturan yang mengatur tentang sanksi yang akan diberikan kepada mobil pribadi yang nakal dengan menggunakan BBM Premium. Akan tetapi sanksi bisa dijatuhkan kepada SPBU yang menjual BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak.

Untuk mendukung monitoring terhadap pelaksanaannya, konsumsi bahan bakar kendaraan umum juga akan dipantau melalui alat kendali jarak jauh. Mengenai jumlah yang ditentukan, saat ini masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah.


Rencana tersebut juga mendapat perhatian penuh dari Komisi Energi DPR. Pada dasarnya anggota dewan menyepakati mekanisme pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tersebut, akan tetapi anggota dewan meminta agar pemerintah mempunyai persiapan yang matang dalam pelaksanaannya nanti. Selain itu tujuan dasar dengan dikeluarkannya peraturan tersebut juga tidak boleh dilupakan, yaitu untuk menghemat anggaran negara.

Peraturan Presinden tersebut merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005, perihal masyarakat yang berhak dan tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi, termasuk diantaranya memuat pengaturan larangan mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi. Selain itu, juga ada regulasi tentang konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG), serta penugasan institusi pelaksana dan pengawasnya. Sedangkan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Widjajono Partowidagdo menegaskan bahwa pembatasan BBM bersubsidi adalah amanat Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara tahun 2012.

Post a Comment

 
Top

Powered by themekiller.com