Keinginan pemerintah untuk memiliki pesawat khusus keprsidenan, akhirnya terealisasi. Pemerintah sudah menyelesaikan tiga tahap pembayaran pesawat 737-800 Boeing Business Jet 2 (BBJ 2/Green Aircraft) dari pabrikan Boeing Company, seharga US$ 58,6 juta. Pembayaran tahap pertama US$ 11,72 juta dilakukan pada tahun 2010, pembayaran kedua US $ 10,28 juta tahun 2011 dan US $ 36,6 juta pada tahun 2012 ini.

BBJ-2 sudah selesai dan diserahterimakan kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Januari 2012. Tahap selanjutnya adalah dilakukan pemasangan enam tangki pesawat oleh PATS Aircraft System, dan selesai pada bulan April mendaang. Dengan fasilitas ini, pesawat itu akan mampu terbang non-stop selama 10-12 jam.

Tahap berikutnya adalah penyelesaian cabin interior dan system keamanan, sesuai dengan fungsinya sebagai pesawat VVIP (Very Very Important Person). Sebab, meskipun pesawat tersebut sudah laik terbang, pesawat Green Aircraft masih memiliki interior yang standar. Saat ini dilakukan proses lelang untuk pengerjaan interior pesawat tersebut. Pemang lelang akan ditentukan pada akhir Februari 2012. Biaya pemasangan cabin interior dan security system masih bisa berubah-ubah, tergantung dari pemenang lelang.

Untuk proses pengerjaan interior cabin dan security system akan dimulai pada Mei 2012, dan diperkirakan akan selesai pada bulan Agustus 2013. Dengan biaya cabin interior, security system dan biaya administrasi plus harga pesawat Green Aircraft, totoal pembelian pesawat tersebut diperkirakan mencapa US$ 91,2 juta atau sekitar Rp 910 miliar. Sebenarnya, penawaran awal harga BBJ-2 hanya US$ 63 juta. Namun, setelah dua kali negosiasi, harga final BBJ-2 adalah US$ 58, 6 juta.

Sekretaris kementrian Sekretariat Negara, Lambock V. Nathans mengatakan bahwa pembelian pesawat tersebut adalah untuk mendukung kegiatan presiden dan wakil presiden. Dengan mempunyai pesawat sendiri maka biaya yang timbul akan lebih efektif dan efisien, daripada harus terus menerus menggunakan pesawat carter.

Sebenarnya secara analisis dan hitung-hitungan, tentang keperluan adanya pesawat kepresidenan tersebut sudah sejak lama dilakukan. Termasuk, melalu serangkaian pertemuan dalam rapat kerja antara Mensesneg dengan Komisi II DPR. Selama ini, dalam melakukan perjalanan ke daerah atau ke luar negeri, presiden biasanya menggunakan pesawat milik Garuda Indonesia.

Penggunaan pesawat carter, dinilai memerlukan biaya lebih tinggi. Sebab, penerbangan khusus VVIP itu memerlukan rekonfigurasi khusus sehingga banyak waktu yang hilang bagi perusahaan komersial, dan dibebankan pada biaya carter. Jadwal penerbangan regular (komersial) yang terganggu mengakibatkan opportunity loss, berupa hilangnya pemasukan dari penerbangan komersial. Hal itu masuk dalam hitungan biaya carter. Ongkos carter juga cenderung naik tiap tahun.

Dengan membeli pesawat kepresidenan sendiri tersebut pemerintah menyebutkan bahwa bisa melakukan penghematan. Dengan perhitungan pesawat bisa dipakai selama 35 tahun, penghematan itu bisa mencapai US $ 385.40.682.48 atau sekitar Rp 3.859.406.820.000. Perhitungan itu didapatkan dari selisih antara biaya beli pesawat, biaya operasi serta biaya perawatan pesawat selam 35 tahun, dibandingkan dengan biaya carter dalam jangka waktu yang sama. Jumlah tersebut masih ditambah dengan nilai asset pesawat US $ 2.605.987,31.

Dengan demikian, anggaran yang dihemat mencapai US $ 388,546.669,79. Jika dirata-rata, setiap tahun pemerintah bisa menghemat anggaran US $ 11.101.333,42 atau Rp. 111.013.334.200. Pemakaian pesawat hingga umur 35 tahun tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM.05 Tahun 2006. Yakni, usia pesawat yang diizinkan terbang di Indonesia adalah 35 tahun.

Pemilihan pesawat Boeing sebagai pesawat kepresidenan, bukanlan tanpa alas an. Salah satunya adalah berkaitan dengan pertimbangan operasi, yaitu pesawat tersebut lebih banyak digunakan di Indonesia. Contohnya saja soal pilot. Pilot-pilot di dalam negeri, termasuk pilot-pilot TNI AU, lebih siap dan familier dengan pesawat jenis Boeing. Selain itu untuk maintenance, fasilitas dan kemampuan di dalam negeri, termasuk TNI AU, lebih banyak, siap dan memiliki kapabilitas yang lebih memadai, dibandingkan dengan maintenance pesawat merek lain. Boeing juga telah banyak digunakan sebagai pesawat VVIP negara lain.

Spesifikasi pesawat kepresidenan itu antara lain adalah mampu terbang 10-12 jam nonstop. Kemudian, pesawat itu bisa mendarat di bandara kecil, memiliki kapasitas sesuai dengan rombongan presiden (sekitar 70 orang), serta memiliki peralatan navigasi, komunikasi, cabin insulation dan inflight entertainment yang khusus.

Pengoprasian pesawat khusus itu juga dikatakan akan lebih optimal. Koordinasi antara secretariat militer, Pasukan Pengamanan Presiden, TNI AU, dan setneg bisa berjalan efektif secara langsung. Ditambah lagi, perlengkapan dan system komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan VVIP.
Keinginan pemerintah untuk memiliki pesawat khusus keprsidenan, akhirnya terealisasi. Pemerintah sudah menyelesaikan tiga tahap pembayaran pesawat 737-800 Boeing Business Jet 2 (BBJ 2/Green Aircraft) dari pabrikan Boeing Company, seharga US$ 58,6 juta. Pembayaran tahap pertama US$ 11,72 juta dilakukan pada tahun 2010, pembayaran kedua US $ 10,28 juta tahun 2011 dan US $ 36,6 juta pada tahun 2012 ini.

BBJ-2 sudah selesai dan diserahterimakan kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Januari 2012. Tahap selanjutnya adalah dilakukan pemasangan enam tangki pesawat oleh PATS Aircraft System, dan selesai pada bulan April mendaang. Dengan fasilitas ini, pesawat itu akan mampu terbang non-stop selama 10-12 jam.

Tahap berikutnya adalah penyelesaian cabin interior dan system keamanan, sesuai dengan fungsinya sebagai pesawat VVIP (Very Very Important Person). Sebab, meskipun pesawat tersebut sudah laik terbang, pesawat Green Aircraft masih memiliki interior yang standar. Saat ini dilakukan proses lelang untuk pengerjaan interior pesawat tersebut. Pemang lelang akan ditentukan pada akhir Februari 2012. Biaya pemasangan cabin interior dan security system masih bisa berubah-ubah, tergantung dari pemenang lelang.

Untuk proses pengerjaan interior cabin dan security system akan dimulai pada Mei 2012, dan diperkirakan akan selesai pada bulan Agustus 2013. Dengan biaya cabin interior, security system dan biaya administrasi plus harga pesawat Green Aircraft, totoal pembelian pesawat tersebut diperkirakan mencapa US$ 91,2 juta atau sekitar Rp 910 miliar. Sebenarnya, penawaran awal harga BBJ-2 hanya US$ 63 juta. Namun, setelah dua kali negosiasi, harga final BBJ-2 adalah US$ 58, 6 juta.

Sekretaris kementrian Sekretariat Negara, Lambock V. Nathans mengatakan bahwa pembelian pesawat tersebut adalah untuk mendukung kegiatan presiden dan wakil presiden. Dengan mempunyai pesawat sendiri maka biaya yang timbul akan lebih efektif dan efisien, daripada harus terus menerus menggunakan pesawat carter.

Sebenarnya secara analisis dan hitung-hitungan, tentang keperluan adanya pesawat kepresidenan tersebut sudah sejak lama dilakukan. Termasuk, melalu serangkaian pertemuan dalam rapat kerja antara Mensesneg dengan Komisi II DPR. Selama ini, dalam melakukan perjalanan ke daerah atau ke luar negeri, presiden biasanya menggunakan pesawat milik Garuda Indonesia.

Penggunaan pesawat carter, dinilai memerlukan biaya lebih tinggi. Sebab, penerbangan khusus VVIP itu memerlukan rekonfigurasi khusus sehingga banyak waktu yang hilang bagi perusahaan komersial, dan dibebankan pada biaya carter. Jadwal penerbangan regular (komersial) yang terganggu mengakibatkan opportunity loss, berupa hilangnya pemasukan dari penerbangan komersial. Hal itu masuk dalam hitungan biaya carter. Ongkos carter juga cenderung naik tiap tahun.

Dengan membeli pesawat kepresidenan sendiri tersebut pemerintah menyebutkan bahwa bisa melakukan penghematan. Dengan perhitungan pesawat bisa dipakai selama 35 tahun, penghematan itu bisa mencapai US $ 385.40.682.48 atau sekitar Rp 3.859.406.820.000. Perhitungan itu didapatkan dari selisih antara biaya beli pesawat, biaya operasi serta biaya perawatan pesawat selam 35 tahun, dibandingkan dengan biaya carter dalam jangka waktu yang sama. Jumlah tersebut masih ditambah dengan nilai asset pesawat US $ 2.605.987,31.

Dengan demikian, anggaran yang dihemat mencapai US $ 388,546.669,79. Jika dirata-rata, setiap tahun pemerintah bisa menghemat anggaran US $ 11.101.333,42 atau Rp. 111.013.334.200. Pemakaian pesawat hingga umur 35 tahun tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM.05 Tahun 2006. Yakni, usia pesawat yang diizinkan terbang di Indonesia adalah 35 tahun.

Pemilihan pesawat Boeing sebagai pesawat kepresidenan, bukanlan tanpa alas an. Salah satunya adalah berkaitan dengan pertimbangan operasi, yaitu pesawat tersebut lebih banyak digunakan di Indonesia. Contohnya saja soal pilot. Pilot-pilot di dalam negeri, termasuk pilot-pilot TNI AU, lebih siap dan familier dengan pesawat jenis Boeing. Selain itu untuk maintenance, fasilitas dan kemampuan di dalam negeri, termasuk TNI AU, lebih banyak, siap dan memiliki kapabilitas yang lebih memadai, dibandingkan dengan maintenance pesawat merek lain. Boeing juga telah banyak digunakan sebagai pesawat VVIP negara lain.

Spesifikasi pesawat kepresidenan itu antara lain adalah mampu terbang 10-12 jam nonstop. Kemudian, pesawat itu bisa mendarat di bandara kecil, memiliki kapasitas sesuai dengan rombongan presiden (sekitar 70 orang), serta memiliki peralatan navigasi, komunikasi, cabin insulation dan inflight entertainment yang khusus.

Pengoprasian pesawat khusus itu juga dikatakan akan lebih optimal. Koordinasi antara secretariat militer, Pasukan Pengamanan Presiden, TNI AU, dan setneg bisa berjalan efektif secara langsung. Ditambah lagi, perlengkapan dan system komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan VVIP.

Post a Comment

 
Top

Powered by themekiller.com