Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha, pada hari Minggu (16/9/2012) mengatakan bahwa kisruh yang terjadi antara BPH Migas dengan PT Pertamina (Persero), terkait dugaan adanya penyimpangan 170 truk pengangkut BBM dari depo Pertamina ke SPBU di Kalimantan Barat, sebaiknya diselesaikan bersama, bukan saling menyalahkan salah satu pihak.

"Sebaiknya semua yang berada dalam bisnis chain pendistribusian BBM subsidi ikut bertanggung jawab. Mengatasi penyelundupan harus bekerja sama baik Pertamina, BPH Migas dan aparat setempat," kata Satya.

Menurut Satya, tanpa adanya kerjasama berbagai pihak tersebut maka penyelundupan BBM tetap akan terjadi, bahkan lebih sering mengingat disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi yang cukup terlampau tinggi. "Tanpa kerjasama itu. Maka kita akan dipermainkan oleh penimbun dan penyelundup BBM subsidi yang memainkan disparitas harga," ujar Satya.

Sebelumnya, Direktur BBM BPH Migas, Djoko Siswanto menyatakan telah terjadi penyimpangan 170 truk pengangkut BBM dari depo Pertamina ke SPBU. Truk pengangkut BBM tersebut tidak disalurkan kepada SPBU dan diselewengkan. Akibat kejadian tersebut BPH Migas menegur Pertamina.

Sementara terkait soal temuan adanya penyimpangan BBM subsidi dilapangan Pertamina mengakui hal itu terjadi dari periode Januari-Mei 2012. Namun, jumlahnya tidak seperti yang disebutkan, dan itu merupakan bukan tanggung jawab perseroan, tapi BPH Migas sebagai lembaga pengawas.

"Memang ada temuan adanya penyimpangan BBM dari depo ke SPBU dari periode bulan itu. Tapi itu bukan tanggung jawab kami, itu BPH Migas," ucap Vice President Corporate Comunication Pertamina, Ali Mundakir. Harga BBM subsidi saat ini dijual dengan harga Rp 4.500 per liter, sementara BBM non subsidi Rp 9.700 per liter (pertamax), pertamax plus (Rp 10.200 per liter).
Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha, pada hari Minggu (16/9/2012) mengatakan bahwa kisruh yang terjadi antara BPH Migas dengan PT Pertamina (Persero), terkait dugaan adanya penyimpangan 170 truk pengangkut BBM dari depo Pertamina ke SPBU di Kalimantan Barat, sebaiknya diselesaikan bersama, bukan saling menyalahkan salah satu pihak.

"Sebaiknya semua yang berada dalam bisnis chain pendistribusian BBM subsidi ikut bertanggung jawab. Mengatasi penyelundupan harus bekerja sama baik Pertamina, BPH Migas dan aparat setempat," kata Satya.

Menurut Satya, tanpa adanya kerjasama berbagai pihak tersebut maka penyelundupan BBM tetap akan terjadi, bahkan lebih sering mengingat disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi yang cukup terlampau tinggi. "Tanpa kerjasama itu. Maka kita akan dipermainkan oleh penimbun dan penyelundup BBM subsidi yang memainkan disparitas harga," ujar Satya.

Sebelumnya, Direktur BBM BPH Migas, Djoko Siswanto menyatakan telah terjadi penyimpangan 170 truk pengangkut BBM dari depo Pertamina ke SPBU. Truk pengangkut BBM tersebut tidak disalurkan kepada SPBU dan diselewengkan. Akibat kejadian tersebut BPH Migas menegur Pertamina.

Sementara terkait soal temuan adanya penyimpangan BBM subsidi dilapangan Pertamina mengakui hal itu terjadi dari periode Januari-Mei 2012. Namun, jumlahnya tidak seperti yang disebutkan, dan itu merupakan bukan tanggung jawab perseroan, tapi BPH Migas sebagai lembaga pengawas.

"Memang ada temuan adanya penyimpangan BBM dari depo ke SPBU dari periode bulan itu. Tapi itu bukan tanggung jawab kami, itu BPH Migas," ucap Vice President Corporate Comunication Pertamina, Ali Mundakir. Harga BBM subsidi saat ini dijual dengan harga Rp 4.500 per liter, sementara BBM non subsidi Rp 9.700 per liter (pertamax), pertamax plus (Rp 10.200 per liter).

Post a Comment

 
Top

Powered by themekiller.com