Turki menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk membuat kamp-kamp pengungsi di zona aman di Suriah, memperingatkan bahwa pihaknya tidak bisa mengatasi aliran pengungsi yang melarikan diri akibat konflik berkepanjangan di Suriah. Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu mengatakan dalam pertemuan Dewan Keamanan bahwa lebih dari 80.000 warga Suriah sekarang tinggal di kamp-kamp pengungsian di Turki, dan negaranya menghadapi "kesulitan yang serius" dalam mengatasi 4.000 orang yang menyeberangi perbatasan setiap hari serta 10.000 orang yang masih menunggu di perbatasan.

"PBB harus dengan segera memprakarsai pembentukan kamp-kamp pengungsi di dalam Suriah tanpa penundaan. Kamp-kamp itu harus memiliki perlindungan penuh," imbuhnya. Dia berbicara setelah pejabat diplomatik Inggris, Prancis dan PBB menyoroti hambatan hukum yang mencegah pembentukan zona aman. Para menteri luar negeri dari negara-negara tersebut mengatakan bahwa Dewan Keamanan terbagi dan tidak akan menyetujui resolusi yang memungkinkan perlindungan militer, yang diperlukan untuk zona aman.

Davutoglu mengecam Dewan Keamanan karena kegagalannya untuk menyepakati aksi internasional tentang konflik panjang yang telah berlangsung se ama 18 bulan itu, yang dikatakan oleh para aktivis telah menyebabkan lebih dari 25.000 orang tewas. Menteri Turki itu juga menyoroti absennya banyak menteri dalam pertemuan itu, yang diserukan oleh Prancis untuk membahas krisis kemanusiaan di Suriah.

Di antara 15 anggota dewan, hanya Prancis, Inggris, Kolombia, Maroko, dan Togo yang mengirim menterinya. Rusia dan China memveto tiga resolusi PBB yang bisa menyebabkan sanksi ekonomi terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad. Mereka juga bersikeras tidak akan mengizinkan intervensi militer.

"Meski saya menyesali tidak hadirnya beberapa rekan-rekan saya, saya berharap bahwa ketidak hadiran mereka bukan merupakan indikasi tingkat minat dan kepedulian mereka," kata menteri Turki. "Berapa lama lagi, kita duduk dan menonton sementara seluruh generasi sedang dimusnahkan oleh penembakan massal yang brutal dan terencana," kata Davutoglu. "Jangan lupa bahwa jika kita tidak bertindak menentang tindakan kriminal terhadap kemanusiaan yang terjadi di depan mata kita, kita menjadi kaki tangan kejahatan." ujarnya.
Turki menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk membuat kamp-kamp pengungsi di zona aman di Suriah, memperingatkan bahwa pihaknya tidak bisa mengatasi aliran pengungsi yang melarikan diri akibat konflik berkepanjangan di Suriah. Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu mengatakan dalam pertemuan Dewan Keamanan bahwa lebih dari 80.000 warga Suriah sekarang tinggal di kamp-kamp pengungsian di Turki, dan negaranya menghadapi "kesulitan yang serius" dalam mengatasi 4.000 orang yang menyeberangi perbatasan setiap hari serta 10.000 orang yang masih menunggu di perbatasan.

"PBB harus dengan segera memprakarsai pembentukan kamp-kamp pengungsi di dalam Suriah tanpa penundaan. Kamp-kamp itu harus memiliki perlindungan penuh," imbuhnya. Dia berbicara setelah pejabat diplomatik Inggris, Prancis dan PBB menyoroti hambatan hukum yang mencegah pembentukan zona aman. Para menteri luar negeri dari negara-negara tersebut mengatakan bahwa Dewan Keamanan terbagi dan tidak akan menyetujui resolusi yang memungkinkan perlindungan militer, yang diperlukan untuk zona aman.

Davutoglu mengecam Dewan Keamanan karena kegagalannya untuk menyepakati aksi internasional tentang konflik panjang yang telah berlangsung se ama 18 bulan itu, yang dikatakan oleh para aktivis telah menyebabkan lebih dari 25.000 orang tewas. Menteri Turki itu juga menyoroti absennya banyak menteri dalam pertemuan itu, yang diserukan oleh Prancis untuk membahas krisis kemanusiaan di Suriah.

Di antara 15 anggota dewan, hanya Prancis, Inggris, Kolombia, Maroko, dan Togo yang mengirim menterinya. Rusia dan China memveto tiga resolusi PBB yang bisa menyebabkan sanksi ekonomi terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad. Mereka juga bersikeras tidak akan mengizinkan intervensi militer.

"Meski saya menyesali tidak hadirnya beberapa rekan-rekan saya, saya berharap bahwa ketidak hadiran mereka bukan merupakan indikasi tingkat minat dan kepedulian mereka," kata menteri Turki. "Berapa lama lagi, kita duduk dan menonton sementara seluruh generasi sedang dimusnahkan oleh penembakan massal yang brutal dan terencana," kata Davutoglu. "Jangan lupa bahwa jika kita tidak bertindak menentang tindakan kriminal terhadap kemanusiaan yang terjadi di depan mata kita, kita menjadi kaki tangan kejahatan." ujarnya.

Post a Comment

 
Top

Powered by themekiller.com